Kartu-Kartu Sakti Jokowi; Barang Lama Kemasan Baru

Saya mau menyoroti tentang kartu kartu yang dikeluarkan oleh Capres Petahana 01, Joko Widodo - Ma'ruf Amin.
Saya mencoba netral melihat ini, berusaha tidak memojokkan atau menjelekkan-jelekan Jokowi.

Dalam kampanyenya Jokowi-Ma'ruf, selalu menawarkan kartu-kartu saktinya, antara lain:
1). Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
2). Kartu Sembako Murah, dan yang terakhir.
3). Kartu Pra Kerja.

Dari sini, pendukung lawan pasti akan mengkritisi habis-habisan diterbitnya kartu-kartu ini. Bayangan mereka, berapa sih APBN Indonesia? Bisakah Indonesia mengakomodasi semua hal ini? Tapi saya yakin semuanya ini sebenarnya program yang sudah ada.

Menurut saya, kartu kartu ini sebenarnya sudah ada dalam pemerintahan sebelumnya, atau dalam pemerintahan yang telah berjalan, hanya kemasannya saja yang diubah.

Kita soroti satu-persatu ya:

1). Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah
Sebenarnya program untuk mengkuliahkan masyarakat Indonesia dari kalangan tidak mampu sudah diakomodir beberapa tahun belakangan. Ingat, beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta terpilih, memiliki program yang bernama "BIDIKMISI". Yaitu bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan tinggi. Program ini sebenarnya sudah eksis sejak jaman SBY, sejak tahun 2010.

2). Kartu Sembako Murah
Untuk program ini, saya kira Jokowi disini hanya mengutak atik program yang sudah ada, yaitu Bantuan pangan Non Tunai (BPNT). Tentu saja penerimanya ya Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Konsepnya sama, mulai BLT, lalu BPNT, dan sekarang kartu Sembako murah, hanya berganti nama lagi. Intinya ganti judul saja.

3). Kartu Pra Kerja
Untuk Kartu jenis ini, saya pikir Jokowi hanya memanfaatkan momentum dari sisi yang tidak diberesin oleh Dinas Tenaga Kerja. Anda para pencari kerja tentu akrab dengan apa yang disebut Kartu Pencari Kerja atau biasa kita menyebutnya Kartu Kuning. Sebenarnya konsep kartu kuning ini kurang jelas selama ini. Ketika para pengangguran mencari kartu ini dan mendapatkannya, maka seharusnya kartu kuning membantu para pencari kerja. Jika dalam waktu 6 bulan ternyata belum bekerja harus informasi ke Kemenaker. Tapi kan kenyataannya tidak banyak yang informasi.

Sisi inilah yang berusaha dimaksimalkan tim sukses Jokowi dengan meluncurkan Kartu Pra Kerja. Saya sendiri kurang paham dengan konsep timses nya. Tapi menurut saya kartu kuning ini bisa dioptimalkan dengan kartu pra kerja tadi. Misalnya kalau sudah kerja, maka kartu pra kerjanya diambil oleh pemberi kerjanya (perusahaan) untuk dikembalikan ke Kemenaker. Nah, yang belum ini, jika selama beberapa waktu belum dapat kerja bisa mendapat insentif dan pelatihan dari BLK atau Kemenaker. Dan akhirnya kartu itu akan dikembalikan ke pemerintah melalui Kemenaker jika sudah diterima kerja. Masalahnya sisi ini harus terintegritas dengan lembaga perusahaan dan lapangan kerja. Nah kalau ternyata lapangan kerjanya kurang, ya harus ditumbuh kembangkan, baik itu melalui investasi dalam negeri maupun luar negeri. Dan, tentu dengan memberi ruang dan kesempatan lebih baik untuk tenaga kerja dalam negeri kita, dibanding memberi keleluasaan kerja untuk tenaga asing.

Kalau mau jujur, timses Jokowi sebenarnya lebih pintar dalam membaca peluang terhadap hal-hal 'remeh temeh'.

Sekarang dengan database e-KTP yang jelas. Maka sistem kependudukan di Kemendagri harus bisa diakses disemua Badan atau Dinas yang terkait dengan data kependudukan. Sehingga semua menjadi terdata dan jelas. namun, tentu saja selain kemudahan pelayanan, masyarakat harus berperan aktif untuk mengupdate segala data kependudukan yang ada.

Pertanyaannya, tidak cukupkan satu kartu saja buat semuanya? Yaitu e-KTP saja. Seharusnya bisa, tapi itu semua tergantung manajemen pemerintahan apakah bisa mengintegrasikan kinerja Kementerian lainnya, baik itu Kemendagri, Kemenaker, atau Kemensos. Secara substansial, sistem itu sudah ada, tinggal dimaksimalkan dengan yang ada sekarang.

Kartu kartu sakti itu, sebenarnya indikasi (flag) untuk memberi tanda NIK yang butuh perhatian khusus. Untuk Kartu Sembako Murah, KIP Kuliah, dan Pra Kerja.

Jadi yang bisa saya katakan disini, Kartu Kartu Sakti Jokowi, sebenarnya barang lama kemasan baru.

Jadi siapapun Presidennya, baik itu Jokowi ataupun Prabowo, semuanya bisa mengaplikasikan program-program sembako murah, kuliah untuk kalangan berprestasi dari keluarga tidak mampu, dan mengurangi pengangguran.